JAKARTA – Di balik pesatnya pembangunan dan pertumbuhan industri nasional, Indonesia menyimpan tantangan serius di bidang keinsinyuran. Hingga kini, dari sekitar 1 juta insinyur aktif, hanya 1% atau sekitar 10.000 orang yang telah tersertifikasi resmi sebagai Insinyur Profesional (Ir.), sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Artinya, sebagian besar tenaga teknik yang bekerja di proyek-proyek vital nasional masih belum mendapatkan pengakuan legal sebagai profesional. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, berpengalaman, dan produktif—namun secara hukum, belum resmi.
Kondisi ini diperparah dengan data dari Kementerian PUPR yang menyebutkan bahwa dari 35.215 pemegang Sertifikat Keahlian (SKA), sekitar 72% belum tersertifikasi “Ir.”. Kesenjangan antara keahlian teknis dan legalitas profesi menjadi titik lemah yang dapat memengaruhi kualitas, keselamatan, hingga kredibilitas pekerjaan teknik di Indonesia.
Tak hanya itu, Indonesia juga menghadapi kekurangan struktural. Dengan rasio saat ini hanya ±2.600–2.700 insinyur per satu juta penduduk, Indonesia tertinggal jauh dari Vietnam yang mencapai ±9.000 insinyur per satu juta penduduk. Artinya, dibutuhkan setidaknya 1,53 juta insinyur tambahan untuk mengejar target rasio ideal demi mendukung ambisi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, di balik tantangan, tersimpan peluang besar. Terdapat lebih dari 25.000 pemegang SKA yang belum tersertifikasi Ir., yang dapat diakselerasi melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dan fast-track sertifikasi. Jika dilakukan intervensi aktif, Indonesia bisa menambah ±153.000 insinyur per tahun, dan menutup kekurangan dalam 10 tahun ke depan.
Langkah-langkah strategis seperti PII Corporate University (PII-CU), integrasi pelatihan asosiasi, serta digitalisasi dashboard kompetensi nasional menjadi solusi penting. Namun, kesuksesan hanya akan tercapai melalui kolaborasi semua pihak—pemerintah, PII, dunia industri, asosiasi profesi, dan pendidikan tinggi. Menuju 2045, pengakuan formal bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Insinyur Indonesia harus tidak hanya profesional, tapi juga resmi. Tantangan kita bukan hanya kuantitas, tetapi pengakuan formal.
