Dalam era teknologi Construction 4.0, BPSDM Kemen PUPR dan HPJI bergandengan tangan memperkuat SDM infrastruktur melalui pelatihan digital, inovasi kurikulum, dan sinergi lintas sektor untuk membangun masa depan jalan Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, 14 Januari 2025 – Dalam langkah strategis meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor infrastruktur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI). Acara berlangsung di Gedung BPSDM Kemen PUPR dan dihadiri Kepala BPSDM, Dadang Rukmana, serta Ketua DPP HPJI, Hedi Rahadian. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan SDM yang adaptif dan berdaya saing.
Tantangan dan Solusi: Komitmen BPSDM untuk SDM yang Lebih Baik
Dalam sambutannya, Dadang Rukmana mengungkapkan bahwa tantangan utama BPSDM saat ini adalah memenuhi amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini mengharuskan setiap ASN mengikuti pelatihan minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. “Kementerian Keuangan sudah mencapai 80 JP per tahun, sementara kita masih dalam proses mengejar angka tersebut. Ini menjadi tantangan besar bagi BPSDM untuk meningkatkan kualitas pelatihan,” ujar Dadang.
Selain itu, ia menyoroti perlunya pembaruan kurikulum pelatihan yang saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. “Kurikulum kita perlu direview agar selaras dengan tantangan zaman. Kita juga harus memastikan materi pelatihan mampu menjawab harapan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, BPSDM telah meluncurkan Corporate University (Corpu) dan Learning Management System (LMS). Kedua platform ini bertujuan mendigitalisasi pelatihan, sehingga lebih efisien dan mudah diakses oleh ASN di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. “Kami telah mengembangkan 60 paket pelatihan Bina Marga yang mencakup perencanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan jalan. Semua paket ini akan dikemas dalam format e-learning yang terjadwal dan tersertifikasi,” jelas Dadang.
HPJI: Mendorong Inovasi dan Menjawab Tantangan Teknologi
Ketua DPP HPJI, Hedi Rahadian, menyatakan bahwa sektor jalan menghadapi tantangan besar akibat hilangnya fungsi penelitian dan pengembangan (litbang). “Tanpa litbang, ruang untuk inovasi menjadi sangat terbatas. Kita perlu menghidupkan kembali ekosistem inovasi yang mampu mendukung pembangunan jalan lebih baik,” ungkap Hedi.
Hedi juga menegaskan pentingnya metode pembelajaran yang mendukung critical thinking. “Kita butuh ruang diskusi dan pengajaran yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mendorong lahirnya ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan era Construction 4.0,” tambahnya.
HPJI, dengan dukungan dari akademisi, Polri, dan Kementerian Perhubungan, siap menjadi mitra strategis BPSDM. Fokus utama HPJI adalah memastikan bahwa SDM infrastruktur jalan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi modern dan menjawab tantangan hukum maupun sosial yang kompleks.
Langkah Tindak Lanjut: Kolaborasi untuk Masa Depan Infrastruktur
Sebagai tindak lanjut dari MoU ini, BPSDM dan HPJI telah menyusun beberapa langkah strategis, di antaranya:
- Pembaruan Kurikulum Pelatihan:Kedua pihak akan bekerja sama dalam merancang ulang kurikulum pelatihan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- Digitalisasi Pelatihan:LMS akan menjadi platform utama dalam pelatihan berbasis daring, memungkinkan ASN dan Anggota HPJI dari seluruh Indonesia untuk mengakses materi pelatihan tanpa kendala geografis.
- Pengembangan Kapasitas Pengajar:Pelatihan dan sertifikasi narasumber akan dilakukan untuk memastikan materi disampaikan dengan kualitas terbaik.
- Penyelenggaraan Forum Inovasi:HPJI akan mengadakan dialog rutin yang mendorong pemikiran kritis dan inovasi di sektor jalan.
- Sertifikasi Kompetensi:Hasil pelatihan akan diakui melalui sertifikasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme ASN dan Anggota HPJI.
Manfaat untuk Masyarakat
Kolaborasi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ASN, tetapi juga memiliki dampak langsung pada masyarakat. Dengan SDM yang lebih kompeten, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. “Pada akhirnya, tujuan kami adalah memastikan infrastruktur yang berkualitas mampu mendukung kebutuhan masyarakat,” tutup Dadang.
Penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen bersama antara BPSDM Kemen PUPR dan HPJI dalam membangun SDM yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan langkah-langkah strategis ini, keduanya optimis bahwa Indonesia akan memiliki SDM infrastruktur yang adaptif dan inovatif, sehingga mampu mempercepat pembangunan nasional.