Pembangunan Jalan Tol di Pulau Jawa: Kemajuan Aksesibilitas yang Menggerus Ketahanan Pangan

Di balik mulusnya aspal jalan tol Trans Jawa, ada ribuan hektare sawah yang menghilang dari peta. Pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dalam dua dekade terakhir telah menjadi fondasi infrastruktur penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jalur Trans Jawa, membentang dari Merak hingga Banyuwangi, menyatukan kota-kota industri, pelabuhan, pusat logistik, dan pasar konsumsi. Tidak hanya mempercepat waktu tempuh dan efisiensi distribusi, jalan tol juga mendorong kemunculan pusat-pusat ekonomi baru. Namun, di balik pencapaian monumental ini, terdapat konsekuensi besar yang mulai disadari secara luas: terganggunya sistem pangan nasional akibat masifnya alih fungsi lahan pertanian (IDEAS, 2023).

Studi IDEAS (2023) mencatat bahwa sekitar 94.000–100.000 hektare sawah telah berubah fungsi karena pembangunan tol. Di Jawa Tengah saja, konversi mencapai 66.000 hektare (Dinas Pertanian Jateng, 2022). Bukan hanya badan jalan yang memakan lahan, tetapi juga zona buffer sejauh 5–10 km yang kini dipenuhi perumahan, industri, dan kawasan komersial.

Pulau Jawa adalah lumbung pangan nasional. Ketika sawah menyusut dan konsumsi beras meningkat, Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Contoh dari China menunjukkan solusi: Jalan Tol Wuhan–Yangxin dibangun elevated di atas sawah, tanpa menggusurnya (CCTV+, 2023). Teknologi semacam ini bisa diterapkan di Indonesia. Kemajuan tidak harus menyingkirkan pangan. Kita hanya perlu memilih pembangunan yang bijak.

 

Jalan Tol dan Impian Mobilitas Nasional

Pulau Jawa adalah jantung ekonomi dan demografi Indonesia. Dengan luas hanya sekitar 6,9% dari total wilayah nasional, pulau ini menampung lebih dari 150 juta jiwa—sekitar 55% populasi Indonesia (BPS, 2023). Mayoritas aktivitas logistik, industri, dan perjalanan antarkota juga berpusat di sini. Maka, tak mengherankan jika pembangunan jalan tol menjadi prioritas infrastruktur nasional.

Jalur Trans Jawa menghubungkan Merak di barat hingga Banyuwangi di timur, mengintegrasikan kota-kota industri, pelabuhan, dan kawasan pertumbuhan ekonomi strategis. Jalan tol mempercepat mobilitas: perjalanan Jakarta–Semarang yang sebelumnya memakan waktu hingga 10 jam kini bisa ditempuh dalam 4–5 jam saja. Efisiensi ini mendorong geliat ekonomi lokal, memperluas akses distribusi barang, dan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru di sekitar gerbang tol.

Namun, kemajuan ini bukan tanpa dampak. Di balik percepatan pembangunan, ribuan hektare sawah produktif berubah fungsi. Petani kehilangan lahan, ruang produksi pangan menyusut, dan ekosistem pertanian terpecah. Jalan tol memang mendukung mobilitas, tetapi juga mempercepat laju konversi lahan—sebuah konsekuensi yang harus dipertimbangkan dalam menata masa depan pangan nasional.

 

Konversi Lahan Pertanian: Realitas yang Terjadi Diam-diam

Lahan sawah di Pulau Jawa bukan hanya lahan produksi, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan ekologi yang menopang kehidupan jutaan orang. Ketika sawah dikonversi, yang hilang bukan sekadar tempat menanam padi—melainkan juga sumber pangan lokal, pendapatan petani, dan jaringan distribusi pangan yang telah terbentuk puluhan tahun.

Sayangnya, konversi ini terjadi secara diam-diam namun masif. Menurut studi IDEAS (2023) dan Dinas Pertanian Jawa Tengah, sekitar 94.000 hingga 100.000 hektare sawah telah hilang akibat pembangunan jalan tol di Pulau Jawa. Ruas-ruas seperti Solo–Ngawi, Ngawi–Kertosono, hingga kawasan Semarang–Demak menjadi contoh nyata.

Ironisnya, sawah-sawah yang lenyap ini justru berada di wilayah paling produktif dan padat penduduk—di saat kebutuhan pangan nasional terus meningkat. Ini bukan hanya krisis lahan, tapi potensi krisis pangan yang makin nyata jika tak segera ditangani.

 

Contoh Dampak Konversi:

• Solo–Ngawi (90 km): hilang ±12.297 ha sawah

• Ngawi–Kertosono (87 km): hilang ±6.728 ha

• Pandaan–Malang (38 km): hilang ±6.866 ha

• Yogyakarta–Solo: ±700 ha terdampak (Mongabay, 2022)

• Semarang–Demak: ratusan ha jadi permukiman & industri (Unissula, 2023)

• Total Jateng: hilang >66.000 ha sawah produktif

Konversi tidak hanya terjadi di badan jalan, tetapi juga zona buffer 5–10 km dari akses tol yang turut terdampak (IDEAS, 2023).

“Pak Tarman, petani di Sragen, harus melepaskan sawah warisan keluarganya karena pembangunan tol. Kini ia bekerja serabutan, tanpa jaminan penghidupan tetap.”

Transparansi dan Krisis Perencanaan

Salah satu tantangan besar dalam mengelola dampak pembangunan jalan tol terhadap pertanian adalah minimnya transparansi data. Informasi mengenai berapa banyak lahan sawah yang dikonversi akibat proyek tol seringkali tidak tersedia secara rinci dan terbuka untuk publik (KPA, 2020). Padahal, data semacam ini sangat krusial untuk perencanaan tata ruang dan kebijakan pangan jangka panjang.

Tanpa akses informasi yang memadai, perumusan kebijakan kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lahan pertanian. Akibatnya, pembangunan infrastruktur bergerak cepat, tetapi perlindungan lahan pangan tertinggal jauh. Ini menciptakan ketimpangan dalam tata ruang dan melemahkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih buruk lagi, banyak daerah belum mengimplementasikan mekanisme perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara serius. Jika pola ini berlanjut, risiko krisis pangan akan makin besar—bukan karena kurang produksi, tapi karena salah urus ruang.

Dampak Nyata terhadap Ketahanan Pangan

Sawah di Pulau Jawa berperan sentral dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Meski hanya mencakup sebagian kecil wilayah nasional, pulau ini menyumbang lebih dari 50% produksi beras nasional (Kementan, 2023). Karena itu, kehilangan sekitar 100.000 hektare sawah di Jawa bukanlah masalah lokal semata, melainkan ancaman serius terhadap kapasitas produksi pangan strategis nasional.

Menurut data BPS (2023), rata-rata konsumsi beras nasional mencapai 92 kg per orang per tahun. Dengan jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa, kebutuhan beras nasional saat ini mencapai ±25,5 juta ton per tahun. Sementara itu, tren luas panen terus menurun: dari 10,68 juta hektare pada 2018 menjadi hanya 10,19 juta hektare pada 2023.

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, termasuk untuk pembangunan jalan tol dan kawasan penyangga di sekitarnya. Jika tren ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan yang tegas, Indonesia berisiko semakin tergantung pada pasokan luar pulau atau bahkan impor, yang menjadikan sistem pangan kita sangat rentan terhadap gejolak iklim, harga global, dan krisis geopolitik.

Studi Kasus: Jalan Tol Wuhan–Yangxin (China)

China menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur besar tidak harus merusak lahan pangan. Proyek Jalan Tol Wuhan–Yangxin sepanjang 126 kilometer dibangun sepenuhnya dengan struktur elevated (melayang) yang melintasi sawah, kolam ikan, dan lahan produktif lainnya (CCTV+, 2023). Dengan desain ini, lebih dari 1.200 hektare lahan pertanian tetap dapat dimanfaatkan oleh petani, bahkan selama konstruksi berlangsung.

Pendekatan ini tidak hanya menjaga keberlanjutan produksi pangan, tetapi juga mempertahankan mata pencaharian masyarakat sekitar. Alih-alih menggusur, proyek ini beradaptasi dengan kondisi ruang dan ekologi lokal. Keputusan untuk membangun melayang juga memperkecil fragmentasi ekosistem, memelihara sistem irigasi, dan menghindari dampak sosial akibat pengusiran petani.

Studi kasus ini membuktikan bahwa pembangunan dan perlindungan pangan dapat berjalan beriringan jika ditopang oleh perencanaan yang cermat dan pemanfaatan teknologi konstruksi yang ramah lahan. Pendekatan seperti ini sangat relevan bagi Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di mana tekanan terhadap lahan pertanian semakin besar. Saatnya pembangunan tol di Indonesia meniru praktik baik ini untuk memastikan kemajuan tidak berarti mengorbankan ketahanan pangan.

Rekomendasi Menuju Masa Depan yang Seimbang

1. Terapkan teknologi tol elevated pada wilayah dengan konsentrasi sawah tinggi

2. Wajibkan transparansi data konversi lahan pada proyek infrastruktur

3. Perkuat kebijakan perlindungan LP2B dalam RTRW

4. Berikan kompensasi jangka panjang bagi petani terdampak

5. Gunakan GIS & citra satelit untuk memantau alih fungsi secara akurat

 

Penutup

Jalan tol telah menjadi simbol kemajuan dan modernisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia menghubungkan kota-kota, mempersingkat waktu tempuh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Namun, di balik kemegahan infrastruktur ini, tersembunyi risiko besar: tergerusnya lahan sawah yang menjadi fondasi ketahanan pangan nasional.

Jika pembangunan jalan tol terus dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ruang dan perlindungan lahan produktif, kita sedang membuka jalan menuju krisis pangan. Kehilangan ribuan hektare sawah bukan hanya soal ruang, tapi soal masa depan pangan, petani, dan kemandirian bangsa.

Namun demikian, pembangunan dan perlindungan pangan tidak harus saling bertentangan. Dengan perencanaan berbasis data, teknologi seperti jalan tol melayang (elevated), dan tata kelola ruang yang transparan, keduanya dapat berjalan berdampingan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memilih arah pembangunan yang lebih bijak dan berkelanjutan.

 

Referensi

1. IDEAS (2023). Laporan Konversi Lahan Sawah Akibat Jalan Tol Trans Jawa

2. Dinas Pertanian Jawa Tengah (2022). Statistik Lahan Pertanian Jateng

3. Mongabay Indonesia (2022). Kasus Alih Fungsi Sawah Yogyakarta–Solo

4. Unissula (2023). Perubahan Tutupan Lahan Semarang–Demak

5. Bappenas (2018). RPJMN 2020–2024

6. KPA (2020). Catatan Akhir Tahun Reforma Agraria

7. BPS (2021–2023). Luas Panen dan Konsumsi Padi Nasional

8. FAO (2020). Food Security Report: Southeast Asia

9. CCTV+ (2023). China Builds Elevated Highway to Avoid Displacing Farmers

10. Kementerian Pertanian (2023). Laporan Produksi Padi 2018–2023

---

Penulis:

Dr. M. Tranggono

Mantan peneliti & birokrat dan sekarangn adalah pengamat kebijakan publik